Suara.com - Kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah berbuah kritik dari sejumlah kalangan karena dianggap bisa melemahkan daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.
Namun, menurut pengamat kebijakan ekonomi politik dari lembaga riset Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45) Reyhan Noor, kebijakan itu dianggap tepat dengan alasan harga minyak dunia tinggi.
"Kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi pertalite dan solar sudah tepat. Terdapat dua alasan utama yaitu pertama, harga minyak yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan asumsi makroekonomi di APBN 2022. Walaupun tren harga minyak dunia saat ini cenderung menurun, harga tetap lebih tinggi dari yang sudah dianggarkan dalam belanja," ujar Reyhan saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Kedua, uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi.
Baca Juga: Daftar Negara dengan Harga BBM Paling Murah di Dunia, RI Masih Termasuk?
Menurut dia, permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Terlebih, ia mengatakan, dalam konteks menjaga kesejahteraan dalam kondisi seperti saat ini, uang subsidi BBM akan lebih baik bila disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan.
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, kata Reyhan, akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM.
Sedangkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang cukup besar memiliki trade-off dari agenda transformasi struktural ekonomi.
Dengan anggaran sebesar Rp650 triliun, banyak agenda kebijakan transformasi struktural ekonomi yang dapat dilakukan.
Baca Juga: Dampak Kenaikan BBM Pemkot Bogor Lakukan Penyesuaian Tarif Angkot
Sebagai contoh, ujar Reyhan, nilai anggaran tersebut setidaknya setara lebih dari 1.000 kali anggaran pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 sebesar Rp 483 miliar.
